Melalui Ketua
Umumnya, Ahmad Abdul Basyir, Dewan Pimpinan Cabang Serikat Mahasiswa Muslimin
Indonesia Kabupaten Takalar mendesak Anas Fahreza untuk segera menghentikan
langkah yang mencedarai gerakan mahasiswa dan kepemudaan.
Menurut Ahmad,
langkah yang ditempuh ARMADA sangat tidak ideal dan justru meruntuhkan
idealisme pergerakan mahasiswa dan pemuda.
Dalam
pandangannya, Ahmad justru merasa lucu dan sangat miris membaca pertanyaan
sikap ARMADA yang melakukan demonstrasi hanya karena pesan elektroniknya via
aplikasi WhatsApp tidak jawab Kepala UPT. SMA Negeri 1 Takalar.
“Kedangkalan
berpikir teman-teman di ARMADA begitu jelas. Kalau Anda mengaku aktivis,
mahasiswa dan pemuda, maka lakukan demonstrasi dengan elegan. Unjuk rasa itu
harus berdasarkan akal sehat. Bukan demi membawa kepentingan kelompok tertentu
alias demonstrasi tendesius,” jelas Ahmad
Lebih
lanjut, ia pun menegaskan, dalam kasus rencana Demo ARMADA di SMAN 1 Takalar,
mestinya teman-teman di ARMADA itu paham prinsip-prinsip pelayanan publik.
“Kalau
Anda ingin meminta data publik di SMAN 1 Takalar, silakan bersurat secara
resmi. Jangan hanya mengandalkan WA. Itu baru cara berpikir aktivis yang
sebenarnya,” terang Ahmad.
Lanjutnya,
“Bayangkan, bila cara berpikir aktivis di Takalar mengikuti gaya berpikir
terbelakang ARMADA. Kirim pesan WA kepada kepala SMAN 2 Takalar dan kepala SMAN
3 Takalar, lalu kalau tidak dijawab, maka digelar lagi demonstrasi. Sungguh,
itu tindakan yang secara otomatis merusak nama baik gerakan mahasiswa dan
kepemudaan di Takalar.”
“Apalagi
ketika ARMADA menuding Kepala SMAN 1 Takalar, telah melakukan pelanggaran hukum
oleh karena tidak menjawab pesan WAnya. Inikan, jelas pernyataan yang bodoh
bahkan dungu. Memangnya, mereka belajar dan mengkaji ilmu hukum di mana? Apakah
guru-guru ilmu hukum mereka begitu sesat?" Terangnya.
"Bagi
kami di SEMMI, tak diresponnya permintaan informasi oleh ARMADA, adalah sesuatu
yang wajar, karena itu adalah hak informan dan tidak melanggar hukum. So
harapan saya kepada aktivis di Takalar, perbanyak unjuk rasa yang mencerdaskan.
Stop, kriminalisasi pejabat publik melalui unjuk rasa politis dan
tendensius," pungkasnya.
Posting Komentar