TAKALAR - "Saat birokrasi tak lekang dipolitisasi, politisi bertekuk lutut di hadapan koalisi, ke pundak siapa harapan akan perbaikan negeri disampirkan? Tentu ke bahu rakyat yang merupakan pemilik sah republik!" Seru Kasman.
Ketua Umum Pimpinan Wilayah Pemuda Muslimin Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam Dialog Politik di Takalar, Sabtu (13/02/2021) siang.
"Lalu mengapa pemuda? Sebab pemuda merupakan bagian integral dari rakyat yang paling potensial melakukan gerakan pembaharuan, termasuk mengawasi kebijakan publik!" Lanjut Kasman.
Menurutnya, kebijakan publik harus diawasi, sebab kebijakan publik merupakan muara dari seluruh rangkaian proses politik di negeri ini. Selain itu, kebijakan publik merupakan alat bagi proses politik yang melibatkan birokrasi dan politisi dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
Terang Kasman, "Kesejahteraan bersama merupakan hasil dari proses politik dan menjadi alat bagi pejabat publik dan penyelenggara pemerintahan untuk menjawab kewajiban politisnya, yakni kesejahteraan seluruh warga bangsa."
Tentu saja, partisipasi aktif pemuda membutuhkan rangsangan dari pemangku kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah dalam bentuk ketersediaan informasi publik yang bisa diakses secara mudah oleh warga
"Ketersediaan informasi publik tersebut juga menjadi indikator tingkat transparansi dan akuntabilitas sebuah pemerintahan. Bagaimana mau mengklaim clean government dan menerapkan good governance kalau tidak transparan dan akuntabel?" Tanya Kasman.
Selain Kasman, dalam dialog yang dipandu Firmansyah (Ketua DPC SEPMI Takalar), turut hadir Faisal Amir, S.E., M.M. (Ketua KPU Sulawesi Selatan), H. Achmad Daeng Se're, S.Sos (Wakil Bupati Takalar) sebagai narasumber.
Posting Komentar